KARTU TANI

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian adalah PUPUK. Pemerintah melakukan kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui subsidi harga pupuk. Dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan terkait pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk, antara lain : belum tepat sasaran, perembesan, kelangkaan, dan kenaikan harga di tingkat petani.

Agar distribusi pupuk bersubsidi memenuhi Asas 6 Tepat (Tepat Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu, dan Harga) dan meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta implementasi. Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. membuat Aplikasi Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) untuk penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani.

Lanjutkan membaca “KARTU TANI”

SKOR PPH (POLA PANGAN HARAPAN)

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) menjadi salah satu IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD yang membidangi Ketahanan Pangan, bahkan menjadi salah satu parameter keberhasilan Kepala Daerah.
Semakin tinggi skor PPH, bermakna semakin tinggi pula tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat.
Semakin tinggi tingkat keberagaman pangan, semakin tinggi pula kecukupan gizi masyarakat. Lanjutkan membaca “SKOR PPH (POLA PANGAN HARAPAN)”

LOMBA MAKANAN KHAS JAWA TENGAH DAN KOPI KHAS JAWA TENGAH

 

Lomba Makanan Khas Jawa Tengah dan Kopi Khas Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 12-13 Mei 2018 di Anjungan Provinsi Jawa Tengah, TMII Jakarta, diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan Event Tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jakarta.  Lanjutkan membaca “LOMBA MAKANAN KHAS JAWA TENGAH DAN KOPI KHAS JAWA TENGAH”

KWT KARANGANYAR TIDAK ADA MATINYA

Awalnya mereka hanyalah satu kelompok kerja bakti, atau kelompok rutin arisan, atau yang memiliki usaha bersama kecil-kecilan, atau satu kelompok pengajian dalam satu RT atau satu dusun….
Setelah bersua dengan PPL, mereka bersepakat untuk ‘naik kelas’ membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT).
Kesepakatan tersebut selanjutnya mendapatkan pengakuan dari pemangku wilayah setempat, baik kepala desa atau lurah.
Lanjutkan membaca “KWT KARANGANYAR TIDAK ADA MATINYA”